Jakarta, Kemendikdasmen – Seminar Kebahasaan Antarbangsa yang digelar oleh Majelis Bahasa Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia (Mabbim) kembali menyoroti pentingnya menjaga eksistensi bahasa serumpun di tengah derasnya arus globalisasi digital. Dalam sesi yang berlangsung hangat, para narasumber dari tiga negara anggota memaparkan tantangan yang dihadapi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di ruang digital serta upaya kolaboratif memperkuat diplomasi bahasa bersama.

Pemakalah Indonesia, Dora Amalia, membuka sesi dengan paparan mengenai transformasi identitas negara digital dan ancaman terhadap kedaulatan bahasa nasional. Ia menegaskan bahwa di era disrupsi teknologi, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas bangsa yang menjadi penanda kebudayaan. “Identitas itu dapat dikenali melalui bahasa. Saat seseorang berbicara, kita dapat langsung mengenali asal budayanya. Namun, di ruang digital, batas-batas itu menjadi kabur,” ujarnya.

Ia menyoroti fenomena dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang kian kuat di berbagai platform digital. Konten media sosial yang didominasi istilah asing membuat generasi muda perlahan kehilangan kedekatan dengan bahasa ibunya.

“Ketika identitas menjadi cair dan global, yang kita khawatirkan adalah erosi identitas nasional,” lanjutnya.
Untuk menjawab tantangan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah mengembangkan program revitalisasi bahasa daerah berbasis digital, serta memperkuat literasi kebahasaan di kalangan generasi muda agar mereka mampu menjadi konten kreator yang mempromosikan bahasa dan budaya lokal.

“Generasi muda adalah aktor utama pembentuk identitas digital bangsa. Mereka harus dikawal agar tetap menjaga nilai kebangsaan di tengah modernisasi bahasa,” tegasnya.

Sementara itu, pemakalah Brunei Darussalam, Haji Rozaiman bin Makmum, menyoroti fenomena penggunaan kata pinjam dari bahasa Inggris yang semakin mengakar di dunia pendidikan dan komunikasi masyarakat Brunei. Ia menyampaikan bahwa pelajar di negaranya cenderung menganggap bahasa Inggris lebih berprestise dibanding bahasa Melayu, meskipun bahasa Melayu tetap menjadi bahasa pengantar resmi dalam pendidikan nasional. “Krisis wibawa bahasa Melayu sudah terasa, bukan hanya di ruang pendidikan tetapi juga di ruang maya,” ungkapnya.

“Tiada latihan sistematik mengenai penggunaan kata pinjam di Brunei. Mungkin Indonesia dan Malaysia boleh membantu memperkukuh modul pendidikan bahasa di sini,” tambahnya. Ia mengusulkan agar Mabbim mengembangkan modul kata pinjam bersama sebagai panduan yang bisa digunakan di sekolah-sekolah, agar pemakaian istilah serapan lebih seragam dan sesuai dengan kaidah bahasa Melayu.

Selain itu, ia juga mendorong adanya kelas silang lintas negara antara Brunei, Malaysia, dan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan internet sebagai sarana pembelajaran kolaboratif.

Pemakalah Malaysia, Fadzli bin Tajwid, mengangkat tema “Pengantar Perkongsian Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia melalui Pangkalan Data Serantau sebagai Strategi Diplomasi Bahasa.” Ia menekankan pentingnya membangun pangkalan data bahasa serumpun yang bisa diakses bersama oleh tiga negara anggota Mabbim.

“Selama ini kita banyak memiliki kegiatan kebahasaan, tetapi hasilnya terpisah-pisah. Sudah tiba masanya kita membangun pangkalan data bersama agar istilah, makna, dan konteks budaya dapat diharmonikan,” ujarnya.

Ia mencontohkan keberhasilan European Commission yang memiliki basis data istilah multibahasa sebagai model yang bisa diadaptasi di kawasan Asia Tenggara. Pangkalan data bahasa serantau yang diusulkan, lanjutnya, akan menjadi wadah penyelarasan istilah antarnegara dan mendukung pengembangan teknologi bahasa seperti machine translation dan AI linguistik berbasis bahasa Melayu dan Indonesia.

“Dampaknya bukan hanya memperkukuh identitas bahasa serumpun, tetapi juga menjadikan bahasa kita sebagai model bahasa digital di Asia Tenggara,” pungkasnya.

Sesi tanya jawab yang diikuti oleh peserta dari tiga negara pun berlangsung antusias. Salah satu peserta menyoroti jarak antara bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah dengan bahasa yang digunakan di media sosial. Menanggapi hal itu, narasumber dari Indonesia menegaskan bahwa pembelajaran bahasa formal tetap penting sebagai upaya menjaga standar bahasa.

“Bahasa di media sosial memang dinamis, tetapi lembaga resmi seperti Badan Bahasa harus menjadi teladan dalam menjaga kaidah bahasa yang baik dan benar,” jelasnya. Sementara Pemakalah Malaysia menilai bahwa pengaruh bahasa Indonesia di media sosial tidak perlu dikhawatirkan sepanjang digunakan dalam konteks tidak resmi.

“Anak muda kreatif menggunakan bahasa lintas negara, itu menunjukkan bahasa kita hidup. Namun, dalam konteks resmi, perlu ada ketegasan agar istilah yang digunakan tetap seragam,” ujarnya. 

Di akhir sesi, moderator menegaskan kembali pentingnya kerja sama Mabbim dalam diplomasi bahasa, khususnya menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi. Upaya kolaboratif antara tiga negara ini diharapkan dapat memperkuat kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di tingkat internasional, bukan hanya sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa ilmu, budaya, dan teknologi. (Nabila / Editor: Stephanie, Denty)

Penulis: Kontributor BKHM

Editor: Denty Anugrahmawaty

Badan Bahasa