Jakarta, 19 Desember 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menegaskan pentingnya diseminasi hasil analisis kebijakan sebagai bagian strategis dalam siklus perumusan kebijakan pendidikan. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Hasil Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) BSKAP, sebagai upaya memperkuat kebijakan berbasis bukti dalam mendukung terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa diseminasi bukanlah tahap akhir dari sebuah kajian kebijakan, melainkan jembatan penting antara analisis dan perumusan kebijakan. Tanpa proses diseminasi yang kuat, hasil kajian berisiko berhenti sebagai laporan teknis dan tidak bertransformasi menjadi dasar perbaikan kebijakan yang berdampak nyata bagi satuan pendidikan dan daerah 

“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan pemahaman, berbagi praktik baik, serta menyerap masukan terkait implementasi kebijakan di berbagai daerah. Fokus kami bukan hanya pada temuan kajian, tetapi pada makna dan implikasinya bagi arah kebijakan serta praktik di lapangan,” ujar Toni di Jakarta, Kamis (18/12).

Ia menjelaskan bahwa Kemendikdasmen secara konsisten mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan karakter melalui berbagai kebijakan prioritas. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi konteks utama bagi kajian dan analisis yang dilakukan PSKP bersama para mitra, sekaligus menjadi objek evaluasi untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Dalam seminar ini, dipaparkan sekitar 31 hasil analisis kebijakan yang mencakup studi standar pendidikan, evaluasi program prioritas Kemendikdasmen, hingga penguatan kualitas pembelajaran. Kajian-kajian tersebut dilakukan melalui pendekatan lintas isu dan lintas aktor, agar kebijakan pendidikan tidak berjalan secara sektoral dan lebih responsif terhadap kompleksitas tantangan di lapangan.

Toni juga menekankan bahwa kekuatan utama dari kajian kebijakan PSKP terletak pada kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, antara lain lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan mitra riset lainnya. Kolaborasi ini memperkuat metodologi, memperkaya perspektif, serta meningkatkan keberterimaan hasil kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Sejumlah temuan penting turut disoroti dalam paparan tersebut, antara lain tantangan kompetensi guru dalam pengajaran numerasi, dinamika awal implementasi Pembelajaran Mendalam, evaluasi awal pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial, serta penguatan layanan Bimbingan dan Konseling melalui Program 7 Jurus BK Hebat. Hasil-hasil analisis kebijakan tersebut menunjukkan bahwa mutu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, kepemimpinan sekolah, serta ekosistem pendukung yang berkelanjutan.

Selain itu, studi praktik baik di sekolah-sekolah daerah pinggiran menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak selalu menjadi penghambat mutu. Melalui kepemimpinan sekolah yang kuat, budaya belajar guru, serta partisipasi masyarakat, sekolah mampu membangun kinerja positif dan capaian literasi yang melampaui rata-rata nasional.

Menutup paparannya, Kepala BSKAP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama menyelaraskan data, kebijakan, dan praktik. Menurutnya, kebijakan pendidikan berbasis bukti hanya akan bermakna jika diterjemahkan secara konsisten dalam implementasi dan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan di seluruh ekosistem pendidikan.

“Saatnya kita bergerak bersama, menyelaraskan data, kebijakan, dan praktik untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” pungkas Toni.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 909/sipers/A6/XII/2025

Penulis: Muhammad Irfan

Editor: Denty Anugrahmawaty

BSKAP Guru Dikdasmen