Jakarta, 12 Desember 2025 – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa penguatan profesi guru dan perbaikan tata kelola pendidikan adalah fondasi utama untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Pesan ini disampaikan saat Atip menjadi pembicara kunci sekaligus menutup secara resmi Seminar Go Public Fund Education Campaign: Quality Education for All yang diselenggarakan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), di Gedung Guru Indonesia, Rabu (10/12).

Atip menekankan pentingnya menempatkan guru sebagai inti pembangunan pendidikan nasional. “Guru adalah pendorong optimisme satu bangsa. Tidak mungkin kita mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa profesi guru memerlukan keahlian yang spesifik, sehingga negara wajib memastikan kualitas pendidikan guru, penyelarasan kebijakan, serta kondisi kerja yang lebih mendukung.

Wamen Atip menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui berbagai langkah strategis, termasuk penataan kembali peran LPTK, perbaikan regulasi terkait kewenangan pusat dan daerah, serta peningkatan kompetensi pendidik. 

“Jumlah guru kita sebenarnya mencukupi, namun distribusinya masih harus kita kawal agar penempatan guru lebih efektif,” ujar Atip.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan komitmen PGRI untuk terus mengawal penggunaan anggaran pendidikan dan memperjuangkan kesejahteraan guru. Ia menyoroti pentingnya skema gaji guru oleh pemerintah pusat, serta perlunya mengurangin beban administratif yang menghambat kualitas mengajar.

“Kami ingin anggaran pendidikan digunakan murni untuk pendidikan. Kesejahteraan bukan hanya soal anggaran, tapi juga rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja,” ujar Unifah.

Sesi seminar menghadirkan pandangan luas dari narasumber internasional dan nasional mengenai tantangan pendanaan pendidikan dan penguatan profesi guru. Angelo Gravrielatos dari Education Internasional membuka diskusi dengan menekankan bahwa banyak negara, menghadapi bukan sekadar krisis pendidikan, tetapi juga perencanaan kebijakan pendidikan perlus dipersiapkan. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang lebih tepat dan berbasis data.

Dari konteks nasional, Jamaluddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat dicapai melalui investasi yang memadai. Sementara itu Gunawan Zakki dari UNESCO Jakarta mengajak peserta seminar melihat pendidikan secara lebih menyeluruh, melampaui kompetensi kognitif menuju penguatan ekoliterasi, perdamaian, dan kewarganegaraan global, bahkan membuka ruang bagi pendekatan “Edu-theology”.

Simrin Singh dari Internasional Labour Organization (ILO) Indonesia menutup rangkaian pemaparan dengan menekankan pentingnya pengakuan profesi guru. Ia menegaskan bahwa guru harus dihargai, diakui, dan diberi penghargaan yang layak sebagai profesi yang berperan vital dalam pembangunan bangsa. Keseluruhan gagasan ini menguatkan urgensi pendanaan publik yang konsisten dan berpihak pada mutu pendidikan.

Dalam sesinya, Atip menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara yang secara eksplisit menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam konstitusi. Tantangan berikutnya adalah memastikan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi standar tersebut. Atip berharap perbaikan tata kelola dan distribusi guru agar mutu pendidikan dapat meningkat secara merata.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memandang PGRI sebagai mitra strategis dalam memperkuat gerakan Quality Education for All. Partisipasi para guru, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat luas merupakan bagian dari gotong royong pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penulis: Rany Larasari

Editor: Denty Anugrahmawaty

PaudDikdasmen Guru Sekolah Kejuruan Sekolah Kejuruan Dinas Pendidikan GTK Guru PAUD Guru Dikdasmen Sekolah PAUD Sekolah Dikdasmen Murid Dikdasmen Mitra Dikdasmen Orang Tua Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru