Wamendikdasmen Atip: RUU Harus Mampu Mengharmonisasikan Regulasi Pendidikan Pusat-Daerah

19/08/2025 08:45:00

Jakarta, 15 Agustus 2025 – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menghadiri Seminar Nasional sekaligus acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9, yang digelar oleh Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I). Ia memaparkan pentingnya sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan sistem yang harmonis dan selaras dengan visi Asta Cita Presiden.

“Saya ucapkan selamat ke IP3I atas kiprahnya yang luar biasa. Kiprah para perancang undang-undang Ini menjadi jantung dari tegaknya hukum di negeri ini. Peran perancang undang-undang di bidang regulasi program pendidikan memiliki fungsi strategis hubungan kewenangan spesifik yang khas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/8). Seminar mengusung tema “Penguatan Integrasi Kebijakan Regulasi Sektor Pendidikan Tingkat Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden”. 

Lebih lanjut, Wamen Atip mengatakan bahwa tugas perancang peraturan undang-undang adalah menuangkan kebijakan menjadi lebih adaptif. “Perancang peraturan perundang-undangan harus bekerja cepat, akurat, dan dapat bekerja di bawah tekanan dalam waktu yang terbatas,” jelasnya. Ia berharap, momentum ini menjadi kesempatan munculnya pendekatan baru yang lebih relevan dalam penyusunan regulasi di bidang pendidikan. 

Ketua DPP IP3I, Cahyani Suryandari mengatakan pihaknya merasa bersyukur karena mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah. Ia juga menekankan akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi, serta memelihara dan memperluas jejaring kolaborasi menjunjung tinggi etika profesi perancang. LP3I bukan hanya sebagai wadah profesional tapi juga ruang pembelajaran, kolaborasi, dan kontribusi nyata dari organisasi baik bagi kemajuan jabatan fungsional di bidangnya maupun untuk masyarakat luas. 

“Tantangan ke depannya harus memastikan (perancang peraturan undang-undang) yang adaptif terhadap dinamika masyarakat dan konsisten menjaga kualitas pada setiap tantangan peraturan perundang undangan,” ungkap Cahyani. 

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Keahlian DPR RI, Lidya Suryani, menyampaikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat dan upaya mengintegrasikan kebijakan regulasi sektor pendidikan tidak hanya memerlukan koordinasi lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah, tetapi juga landasan hukum yang kuat, jelas, dan adaptif. 

Lidya mengatakan, perancang peraturan undang-undang harus memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan selaras dengan konstitusi memenuhi hak asasi pembentukan peraturan perundang undangan serta tentunya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh ketajaman analisis dari perancang peraturan undang-undang. Para perancang peraturan undang-undang dalam merumuskan norma dalam peraturan perundang undangan harus dilandasi pada kecermatan dan ketelitian yang mengacu pada titik pembentukan peraturan perundang undangan tersebut,” terangnya. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Eko Susanto, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan pendidikan. Ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat untuk bersama-sama mengatasi persoalan pendidikan. “Kita perlu gotong royong agar mutu pendidikan bisa merata dari pusat hingga daerah,” ujarnya. 

 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah